“Pemkot P.Siantar diultimatum segera melunasi tunggakan sebesar Rp83.590.000 sampai akhir 2010. Bila tidak, maka aparat Kejaksaanlah yang menagihnya, dan distribusi raskin tahun 2011 dipastikasn akan di stop pihak Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Sumut,'' ucap Asisten Ekbang Pemprov Sumut, Djaili Azwar didampingi Kadis Pertanian Sumut, Muhammad Roems dalam rapat bersama Komisi B DPRD Sumut, Bulog Divre Sumut, PT Pupuk Sriwijaya, dan PT Petro Kimia Gresik di Lantai VIII Kantor Gubernur Sumut di Medan.
Djaili meminta daerah memokuskan penyelesaian penagihan ini. Karena raskin yang sudah didistribusikan Bulog Divre Sumut ke daerah dengan sistem konsinyasi itu, bila tidak kembali uangnya, maka bisa menyulitkan pengadaan tahun berikutnya.
“Bila kondisi ini masih terus berlangsung, kita sarankan pihak Bulog Divre Sumut memanfaatkan pihak kejaksaaan untuk mengingatkan Walikota P.Siantar agar segera melunasi utang tunggakan raskinnya,” tegas Djaili.
Menurut Kepala Bulog Divre Sumut, Muchtar Saad, tunggakan utang raskin dari 30 kabupaten dan kota itu, awalnya bernilai Rp25 miliar. Namun dalam delapan bulan terakhir, pihak Bulog berhasil menagih piutang sebesar Rp10,7 miliar.
“Masih ada sisa piutang sebesar Rp14,3 miliar lagi. Karenanya, kami berharap bantuan Pemprov Sumut. Bila tidak, terpaksa penagihannya melalui pihak kejaksaan. Karena antara Bulog dan Kejati Sumut sudah menjalin nota kerja sama penagihan piutang raskin,” jelasnya.
Di kesempatan itu, Saad menyarankan agar Pemprovsu mengalokasikan dana pendamping kepada daerah yang sangat minim/kecil APBD-nya.
“Kesulitan selama ini, distribusi raskin dari entry poin ke titik distribusi hanya mampu ditanggulangi Bulog dengan dana yang sudah pas-pasan. Sehingga masih butuh bantuan pendanaan dari Pemprovsu. Karena dari titik distribusi ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), pembiayaannya oleh daerah masih juga belum maksimal dilakukan,” jelasnya.
Ketua Komisi B DPRD Sumut, Layari Sinukaban mengaku setuju dengan saran Bulog itu. Karena tunggakan piutang raskin dari 30 daerah ini bisa berdampak pada tak tercapainya upaya pengentasan rakyat tidak lapar.
0 komentar:
Posting Komentar